SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan elemen krusial yang menyatukan segala bentuk keberagaman di Indonesia. Sebagai alat pemersatu bangsa, nilai-nilai dasar tersebut dinilai harus terus digaungkan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (1/6/2026).
Menurut Luthfi, Pancasila wajib dijadikan sebagai pegangan dan fondasi utama dalam mengurai berbagai tantangan serta persoalan bangsa. Di Jawa Tengah sendiri, nilai-nilai ideologi negara ini harus diimplementasikan sebagai landasan berpikir oleh seluruh elemen masyarakat yang memiliki latar belakang suku, bahasa, ras, dan status sosial yang majemuk.
“Apapun suku, bangsa, bahasa, maupun ras, tetap Pancasila sebagai perekat kita,” tegas Luthfi.
Manifestasi Pancasila dalam Program Kerja Pemprov Jateng
Komitmen membumikan nilai Pancasila di Jawa Tengah tidak sekadar menjadi pemanis retorika. Di bawah kepemimpinan duet Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, nilai-nilai luhur tersebut telah diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret dan program kerja nyata yang langsung menyentuh masyarakat luas.
Berbagai program strategis Pemprov Jateng dirancang untuk mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di antaranya adalah Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk pemerataan akses kesehatan, serta program Kecamatan Berdaya dan Pesantren Obah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, terdapat pula program Kartu Zilenial guna mendukung generasi muda, gerakan 1 KK 1 Rumah Layak Huni untuk pengentasan kemiskinan, aksi lingkungan Mageri Segoro di kawasan pesisir, hingga penyediaan fasilitas daycare khusus untuk membantu kesejahteraan para buruh.
Pesan BPIP: Kebijakan Publik Harus Adil dan Berpihak pada Rakyat Kecil
Dalam upacara tersebut, Gubernur Luthfi juga membacakan amanat tertulis dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi. Melalui pesan tersebut, Kepala BPIP memberikan mandat khusus kepada jajaran menteri dan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menjaga marwah Pancasila dalam setiap produk hukum yang mereka rilis.
“Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik,” demikian kutipan amanat Kepala BPIP yang dibacakan Luthfi.
Pesan tersebut menekankan pentingnya menjamin hak-hak masyarakat di lapisan terbawah. Setiap pemerintah daerah diinstruksikan untuk memastikan seluruh program pembangunan bersifat inklusif, adil, serta tidak membiarkan satu pun warga negara merasa terpinggirkan atau ditinggalkan oleh kebijakan pemerintah.
