BOYOLALI – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya bahwa seluruh penyandang disabilitas tidak boleh tersingkir dari akses lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan, maupun berbagai kegiatan ekonomi. Penegasan tersebut disampaikannya secara langsung saat merespons aspirasi dari perwakilan komunitas disabilitas dalam forum Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya, yang digelar di Pendapa Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa.
Luthfi menggarisbawahi bahwa kelompok disabilitas memiliki hak yang setara untuk berkembang dan mendapatkan peluang kerja yang layak. Ia mengingatkan bahwa aturan mengenai afirmasi ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas sudah diatur secara jelas oleh regulasi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan ruang yang proporsional. Sesuai ketentuan, perusahaan swasta diwajibkan mengalokasikan kuota minimal satu persen untuk pekerja disabilitas, sedangkan BUMD di bawah naungan Pemprov Jateng memiliki kewajiban yang lebih besar, yakni minimal dua persen dari total karyawannya.
Gubernur juga membeberkan salah satu program andalannya, yaitu Kecamatan Berdaya, yang kini dioptimalkan sebagai pusat pelatihan khusus bagi kelompok disabilitas serta perempuan rentan. Dalam forum tersebut, Luthfi meminta jajarannya agar program pemberdayaan ini tidak berhenti sebatas pelatihan seremonial saja. Langkah tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret melalui pembukaan akses kerja, penguatan ekonomi, serta pendampingan yang konsisten dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Difabel Boyolali, Sri Setyaningsih, menyampaikan berbagai usulan krusial kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia menekankan perlunya afirmasi khusus dalam proses pendataan sosial. Menurut Sri, tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas tidak bisa diukur dengan standar masyarakat umum. Ia mencontohkan, fasilitas seperti rumah berlantai keramik atau sepeda motor roda tiga sering kali disalahpahami sebagai aset mewah, padahal bagi mereka, hal tersebut merupakan kebutuhan dasar mutlak untuk menunjang mobilitas dan kelayakan hidup. Tanpa lantai keramik mereka kesulitan merangkak atau berjalan, dan tanpa motor roda tiga mereka tidak bisa beraktivitas secara mandiri.
Sri juga mendesak Pemprov Jateng agar lebih tegas mendorong dunia usaha agar bersikap inklusif. Pasalnya, selama ini masih banyak perusahaan yang terkesan tebang pilih dengan hanya menerima penyandang disabilitas berkategori ringan. Selain akses pekerjaan, ia berharap ada dukungan permodalan bagi pelaku UMKM disabilitas di Boyolali yang bergerak di sektor jahit, kuliner, hingga pertukangan, serta melibatkan mereka secara aktif dalam Koperasi Merah Putih agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang produktif.
Aspirasi lain yang disuarakan adalah mengenai pentingnya pembangunan destinasi wisata ramah disabilitas di Jawa Tengah, baik untuk objek wisata baru maupun pembenahan fasilitas lama. Sri menuntut tersedianya jalur kursi roda, toilet khusus, serta kesiapan pramuwisata yang paham etika melayani difabel. Transportasi juga masih menjadi kendala besar, sehingga ia mengusulkan adanya pengadaan mobil siaga untuk mendukung mobilitas difabel yang ingin mengikuti pelatihan atau bekerja.
Terakhir, Sri mengisahkan keberhasilan Sanggar Krisnapatra di Boyolali yang sejak tahun 2021 telah berhasil melatih sekitar 600 penyandang disabilitas dan menyalurkan 180 di antaranya menjadi pekerja tetap di berbagai perusahaan. Kendati demikian, sanggar tersebut saat ini belum memenuhi standardisasi kelayakan tempat pelatihan. Oleh sebab itu, ia mengetuk pintu Pemprov Jateng untuk membantu peningkatan status sanggar tersebut agar berkembang menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Sri menegaskan bahwa kelompok disabilitas tidak meminta belas kasihan, melainkan hanya menuntut dibukanya akses dan kesempatan yang sama.
