SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar memprioritaskan pembelian bahan pangan dari petani dan peternak lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus memperluas penyerapan hasil produksi daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan bahwa keberadaan ribuan dapur MBG seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penyedia makanan bergizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi berbagai sektor usaha masyarakat, mulai dari petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku Program MBG yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).
Menurut Taj Yasin yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG Jawa Tengah, pemerintah ingin memastikan manfaat program nasional tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat di tingkat akar rumput, khususnya para pelaku usaha pangan lokal.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai sekitar 720 ribu kilogram setiap pekan. Angka tersebut masih relatif kecil dibandingkan kapasitas produksi telur di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun.
Sementara itu, kebutuhan daging ayam untuk mendukung program MBG tercatat lebih tinggi, yakni sekitar 1,45 juta kilogram per minggu atau setara sekitar 75,5 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut merepresentasikan sekitar 1,3 persen dari total produksi ayam di Jawa Tengah.
Untuk meningkatkan pemanfaatan hasil produksi daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menjalin kesepakatan bersama dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi peternak, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesepakatan tersebut bertujuan memastikan kebutuhan bahan baku program MBG dipenuhi terlebih dahulu dari sumber lokal.
Menurut Taj Yasin, setiap SPPG idealnya memanfaatkan pasokan pangan yang tersedia di wilayah masing-masing. Sebagai contoh, apabila terdapat SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayuran, maupun komoditas pangan lainnya diupayakan berasal dari petani dan peternak setempat.
Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi biaya distribusi serta menjaga stabilitas harga produk pertanian dan peternakan di tingkat produsen.
Wagub juga menyoroti kondisi harga telur di lapangan yang masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah. Berdasarkan laporan yang diterima, sebagian peternak masih menjual telur dengan harga sekitar Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, sementara harga acuan pemerintah berada pada kisaran Rp26.000 per kilogram.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan keberadaan program MBG dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan peternak dan petani melalui penyerapan hasil produksi dengan harga yang lebih layak.
Sementara itu, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Jawa Tengah, Reza Mahendra, menjelaskan bahwa kesepakatan penggunaan bahan baku lokal nantinya akan menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung optimalisasi rantai pasok daerah.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut akan melibatkan Satgas MBG di tingkat kabupaten dan kota bersama Badan Gizi Nasional agar tujuan program dapat berjalan sesuai rencana.
Saat ini, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah telah melibatkan berbagai elemen ekonomi masyarakat. Tercatat sebanyak 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 18 BUMDes Bersama, serta 7.967 pemasok lainnya telah menjadi bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan program tersebut.
Dengan optimalisasi peran pelaku usaha lokal, Program MBG diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Jawa Tengah.
