SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menyalurkan hasil pajak kendaraan bermotor langsung ke masyarakat. Melalui program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) anggaran 2026, Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi mengalokasikan dana sebesar Rp1,7 triliun untuk mendongkrak pembangunan sarana dan prasarana pedesaan.
Kabid Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jateng, Eko Sukoco, menjelaskan bahwa anggaran dari APBD ini akan disalurkan ke 13.093 titik yang tersebar di 29 kabupaten. Menurutnya, pilar utama pendapatan daerah Jateng disokong oleh pajak kendaraan, yang kini dikembalikan untuk kesejahteraan warga.
“Anggaran tahun ini naik dari tahun 2025 yang berkisar Rp1,6 triliun. Nominal bantuan tiap desa bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp200 juta, tergantung jenis kegiatannya,” kata Eko, Senin (15/6/2026). Ia optimistis dana ini akan memicu multiplier effect bagi ekonomi lokal.
Dampak nyata program ini salah satunya dirasakan di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, menyebutkan desa mereka menerima bantuan total Rp250 juta pada tahun 2025 untuk pembangunan talud drainase dan penahan tebing guna mengatasi banjir dan longsor.
Proyek tersebut dikerjakan dengan sistem pemberdayaan masyarakat, menggunakan tenaga kerja lokal, dan membeli material dari toko bangunan desa setempat. Dampaknya, perputaran uang tetap berada di dalam desa dan transparansi proyek pun terjaga lewat publikasi media sosial desa. Warga setempat, seperti Teguh Purono dan Sugiarto, mengaku kini merasa lebih aman dari ancaman bencana berkat infrastruktur baru tersebut.
