SURAKARTA – Berbagai langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menekan angka kemiskinan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pendekatan yang menggabungkan pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, hingga intervensi berbasis wilayah dinilai menjadi salah satu model yang progresif dalam penanganan kemiskinan.
Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Surakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut Muhaimin, berbagai terobosan yang dijalankan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama para kepala daerah menunjukkan pendekatan yang inovatif dan agresif dalam menangani persoalan kemiskinan, khususnya kategori kemiskinan ekstrem.
Ia menilai keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari peran kepala daerah sebagai penggerak utama yang mampu menyelaraskan kebijakan pusat dengan program di tingkat kabupaten dan kota, sekaligus memastikan pemutakhiran data serta koordinasi lintas daerah berjalan efektif.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026, sedangkan tingkat kemiskinan nasional diharapkan turun menjadi lima persen pada 2029. Muhaimin memastikan inovasi dari daerah akan terus didukung melalui sinergi antar kementerian dan lembaga.
Penilaian serupa disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Ia menyebut tren kemiskinan di Jawa Tengah terus bergerak turun dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 11,8 persen pada 2021 menjadi 9,21 persen pada 2026.
Sementara itu, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BLUD, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.
Menurutnya, strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga menyasar seluruh kebutuhan dasar keluarga miskin secara terpadu, mulai dari perbaikan rumah, layanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, hingga perlindungan sosial.
“Penanganan keluarga miskin tidak cukup hanya memperbaiki rumah. Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga kebutuhan dasar lainnya juga harus diselesaikan bersama,” ujar Luthfi.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025 sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni berhasil ditangani melalui berbagai sumber pembiayaan. Selain itu, dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 46.542 keluarga telah berhasil keluar dari status penerima bantuan melalui proses graduasi.
Di sektor ekonomi, realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun dan menciptakan sekitar 257 ribu lapangan kerja. Ke depan, Pemprov juga akan memperkuat kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah, seperti kawasan pesisir, pertanian, lahan kering, hingga daerah perbukitan.
Luthfi menegaskan arah kebijakan ke depan akan lebih menitikberatkan pada pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat mampu mengembangkan potensi wilayahnya sendiri dan memiliki daya saing ekonomi yang lebih kuat.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,65 triliun pada 2026 untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
