PURWOREJO – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia dalam kunjungan kerja ke Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum peresmian Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses energi listrik secara merata, terutama bagi warga yang tinggal di daerah yang selama ini belum terjangkau layanan kelistrikan secara optimal.
Mohammad Saleh menyambut baik pelaksanaan program tersebut dan menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menghadirkan akses listrik bagi seluruh masyarakat.
Menurutnya, keberadaan listrik tidak hanya menunjang aktivitas sehari-hari, tetapi juga menjadi kebutuhan dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh warga, termasuk yang berada di wilayah pedesaan dan pelosok.
“Kami bersyukur masyarakat kini bisa menikmati listrik tanpa biaya pemasangan. Mereka dapat beraktivitas pada malam hari dengan lebih nyaman tanpa harus bergantung pada sambungan dari tetangga atau menggunakan penerangan seadanya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum memperoleh layanan listrik secara memadai meskipun Indonesia telah puluhan tahun merdeka.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Lisdes di berbagai daerah. Ia mengatakan gagasan pemerataan akses listrik lahir dari diskusi bersama Presiden mengenai pentingnya menghadirkan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Negara harus hadir untuk memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses listrik yang layak, tanpa memandang lokasi tempat tinggal mereka,” katanya.
Bahlil juga mengaku memiliki pengalaman pribadi yang membuatnya memahami pentingnya akses listrik bagi kehidupan masyarakat. Saat kecil di Papua, ia hidup tanpa aliran listrik dan baru dapat menikmati fasilitas tersebut ketika menginjak bangku sekolah dasar.
Pengalaman itu, menurutnya, menjadi motivasi untuk terus mendorong pemerataan layanan energi di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menegaskan bahwa akses listrik bukan hanya kebutuhan masyarakat perkotaan, melainkan hak seluruh warga negara, termasuk yang tinggal di desa, dusun, maupun kawasan terpencil.
Selain itu, Bahlil menilai masih banyak anggapan bahwa persoalan elektrifikasi hanya terjadi di wilayah Indonesia Timur. Padahal, sejumlah daerah di Pulau Jawa juga masih menghadapi keterbatasan akses listrik.
“Faktanya, masih ada beberapa permukiman di Jawa yang belum terlayani jaringan listrik secara optimal. Karena itu pemerataan harus terus dilakukan,” ungkapnya.
Melalui Program Lisdes dan BPBL, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati akses listrik sehingga kualitas hidup dan aktivitas ekonomi di daerah dapat meningkat.
