SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan resmi sekaligus menekan praktik pinjaman online ilegal, rentenir, dan judi online yang masih marak terjadi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penguatan akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, masih banyak potensi ekonomi di berbagai wilayah yang belum berkembang secara optimal karena keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Luthfi menegaskan bahwa perluasan layanan keuangan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedesaan. Dengan akses yang lebih luas, masyarakat akan memiliki alternatif pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau.
Ia menilai sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kelompok yang paling membutuhkan dukungan akses pembiayaan. Karena itu, keberadaan TPAKD dinilai penting untuk mendorong pemanfaatan layanan keuangan formal sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai praktik keuangan ilegal.
Menurutnya, kebutuhan terhadap kredit mikro masih cukup tinggi, terutama bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kapasitas bisnis mereka.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengungkapkan bahwa tantangan di bidang literasi keuangan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses internet, kata dia, turut membuka peluang masyarakat terjerat pinjaman ilegal maupun aktivitas judi online.
Ia menjelaskan bahwa saat ini seseorang dapat dengan mudah mengakses layanan pinjaman ilegal maupun perjudian daring secara pribadi tanpa diketahui orang lain. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjangkau kalangan menengah hingga atas.
Oleh karena itu, Sumarno menilai edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan penggunaan layanan keuangan resmi perlu diperluas hingga ke tingkat desa. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu membedakan layanan keuangan legal dan ilegal.
Ia juga menyebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada masyarakat hingga daerah pelosok.
Di sisi lain, Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo menyampaikan bahwa program TPAKD tahun 2026 akan difokuskan pada sejumlah agenda strategis. Fokus tersebut meliputi peningkatan pembiayaan produktif, khususnya di sektor pangan, penguatan literasi dan inklusi keuangan, percepatan digitalisasi keuangan daerah, serta peningkatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan.
Selain itu, evaluasi program akan diarahkan pada pengukuran dampak yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Hidayat menekankan bahwa penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai sektor pangan perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor produktif di Jawa Tengah.
