PURBALINGGA – Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membawa perubahan besar bagi warga Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Setelah bertahun-tahun menghadapi krisis air bersih, kini masyarakat dapat menikmati pasokan air langsung ke rumah melalui jaringan perpipaan.
Sebelum program tersebut terealisasi, warga harus mengandalkan air hujan saat musim kemarau. Ketika persediaan habis, mereka terpaksa membeli air dari mobil tangki. Tingginya permintaan bahkan membuat pengiriman air sering kali baru tiba tiga hingga empat hari setelah pemesanan.
Kepala Desa Kutabawa, Budiyono, menjelaskan bahwa persoalan air bersih semakin berat setelah banjir bandang sekitar lima bulan lalu merusak jaringan pipa yang sebelumnya mengalirkan air dari Desa Serang menuju Kutabawa.
“Sebelumnya kami masih mendapatkan pasokan air dari desa tetangga. Namun setelah bencana, jaringan pipa rusak sehingga distribusi air terputus,” ujarnya, Rabu (15/7/2026).
Menurut Budiyono, sebagian besar warga menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat biaya pembelian air bersih menjadi beban tambahan yang cukup besar. Dalam sebulan, satu keluarga dapat mengeluarkan biaya antara Rp500 ribu hingga lebih dari Rp1 juta hanya untuk memenuhi kebutuhan air.
“Kalau musim kemarau, warga harus membeli air. Bahkan karena banyak yang memesan, pengiriman bisa memakan waktu sampai tiga atau empat hari,” katanya.
Melihat kondisi itu, Pemprov Jawa Tengah membangun jaringan SPAM yang menghubungkan Desa Serang dengan Desa Kutabawa. Hingga kini, layanan tersebut telah dimanfaatkan oleh 97 kepala keluarga.
Budiyono mengatakan kehadiran SPAM mampu menekan pengeluaran masyarakat secara signifikan. Jika sebelumnya biaya air mencapai ratusan ribu rupiah setiap bulan, kini warga hanya membayar sekitar Rp30 ribu hingga Rp50 ribu untuk biaya operasional dan perawatan jaringan.
Ia menambahkan, berbagai upaya sebelumnya pernah dilakukan untuk mengatasi krisis air, termasuk pengeboran sumur hingga kedalaman 105 meter. Namun usaha tersebut tidak berhasil menemukan sumber air.
“Sudah lama desa kami mengalami kesulitan air bersih. Sumur bor sedalam 105 meter pun tidak menghasilkan air. Syukurlah sekarang persoalan itu mulai teratasi,” ungkapnya.
Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh Nur Rahman, salah seorang warga Kutabawa. Sebelum adanya jaringan perpipaan, keluarganya harus membeli dua tangki air setiap bulan dengan biaya sekitar Rp250 ribu per tangki. Saat tidak mampu membeli, mereka harus berjalan sejauh tiga hingga empat kilometer untuk memperoleh air bersih.
“Dulu kalau tidak membeli air, kami harus berjalan cukup jauh untuk mengambil air. Sekarang air sudah mengalir langsung ke rumah, sehingga sangat membantu kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan pembangunan SPAM merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dalam memperluas akses air bersih, khususnya di daerah yang mengalami keterbatasan sumber air.
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah menargetkan pembangunan 12 titik SPAM. Enam di antaranya telah rampung, yakni di Desa Kutabawa dan Desa Cipaku (Purbalingga), Desa Penakir dan Gunungsari (Pemalang), Desa Margosari (Wonosobo), serta Desa Bandongan (Magelang). Sementara enam lokasi lainnya masih dalam proses pengadaan melalui LPSE, yaitu di Desa Bejarum (Wonosobo), Ragatunjung (Brebes), Ginandong (Kebumen), Karangkemojing (Banyumas), serta Pandanarum dan Bondolharjo (Banjarnegara).
Henggar menegaskan, pembangunan SPAM menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan ketersediaan air bersih yang layak, terutama bagi wilayah yang selama ini rentan mengalami kekeringan.
