SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya peningkatan literasi masyarakat dengan mendorong perpustakaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan generasi muda.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi peran Bunda PAUD, Bunda Literasi, dan Bunda Posyandu sebagai penggerak literasi di tingkat masyarakat. Pemprov Jateng juga mendorong perubahan fungsi perpustakaan agar tidak hanya berorientasi pada penyediaan buku, tetapi mampu menjadi ruang belajar dan aktivitas yang relevan bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, penguatan literasi menjadi perhatian penting karena pola masyarakat dalam memperoleh informasi terus berubah. Hal itu disampaikannya saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026).
Menurut Taj Yasin, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan tenaga pengelola perpustakaan hingga di tingkat daerah. Di sisi lain, perkembangan teknologi turut mengubah kebiasaan masyarakat, terutama generasi muda, dalam mengakses bahan bacaan dan informasi.
“Perpustakaan dituntut menjadi wadah literasi, yang mampu memahami kebutuhan anak-anak zaman sekarang,” ungkap Taj Yasin.
Ia menilai, perpustakaan perlu menghadirkan pengalaman yang lebih menarik agar tetap menjadi ruang yang diminati masyarakat. Karena itu, Pemprov Jateng mulai melakukan pembenahan fasilitas perpustakaan daerah, termasuk menghadirkan area kafe di lantai atas untuk memberikan suasana yang lebih nyaman bagi pengunjung, khususnya kalangan muda.
Selain perpustakaan daerah, Taj Yasin juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai persoalan tenaga pustakawan dan dukungan anggaran masih menjadi pekerjaan yang perlu diperkuat. Menurutnya, kebutuhan pustakawan tidak hanya menyangkut ketersediaan jumlah tenaga, tetapi juga kepastian karier dan kesejahteraan mereka.
Esti mengatakan persoalan tersebut masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah. Padahal, keberadaan perpustakaan dan peningkatan budaya literasi memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membangun sinergi dalam memperkuat kebijakan, anggaran, serta sumber daya manusia di sektor perpustakaan.
Menurut Esti, penguatan literasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia agar masyarakat memiliki kemampuan membaca, memahami, dan mengolah informasi secara lebih baik.
