SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan pendekatan berbasis pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Desa Kepyar, Kabupaten Wonogiri, dipilih sebagai lokasi percontohan penerapan Project Based Learning (PBL).
Program yang digagas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah tersebut menggabungkan potensi berbagai pihak untuk mendorong kemandirian desa. Pemerintah, perguruan tinggi, BUMD, perangkat daerah, hingga masyarakat dilibatkan dalam proses pendampingan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pendekatan tersebut diarahkan agar desa tidak hanya menerima bantuan, tetapi mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga memiliki sumber penghasilan yang lebih kuat.
“Harapannya, desa-desa itu bisa naik kelas, tidak miskin lagi, dan mampu bersaing dengan desa lain,” ujar Luthfi di Semarang, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam memutus persoalan kemiskinan. Karena itu, program penanganan kemiskinan perlu berjalan lebih jauh dari sekadar memberikan bantuan ekonomi.
“Pengentasan kemiskinan itu basisnya adalah layanan dasar, yaitu pendidikan. Saya berharap terobosan kreatif ini bisa mengurangi jumlah desa termiskin di tempat kita,” katanya.
Desa Kepyar sendiri merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Program Desa Dampingan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah tersebut dihuni sekitar 4.400 penduduk, dengan mayoritas masyarakat memperoleh penghasilan dari sektor pertanian dan bekerja sebagai buruh tani.
Pendampingan yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek ekonomi. Sejumlah persoalan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, rumah tidak layak huni, sanitasi, hingga literasi dan inklusi keuangan turut menjadi sasaran program.
Dari sisi potensi ekonomi, Desa Kepyar memiliki sekitar 596 hektare lahan pertanian yang dikelola oleh delapan kelompok tani. Selain itu, terdapat 12 UMKM dan 15 pedagang mikro yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.
Sektor pariwisata juga menjadi salah satu potensi yang hendak dikembangkan. Desa tersebut memiliki sejumlah destinasi dan aktivitas wisata, seperti agrowisata semangka dan melon, river tubing, Air Terjun Sanginan, serta Watu Lumbung.
Melalui pendekatan PBL, potensi tersebut akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pertanian diarahkan agar semakin produktif, pelaku UMKM memperoleh pendampingan, sementara sektor wisata didorong menjadi sumber aktivitas ekonomi baru.
Luthfi menilai pola tersebut penting karena pengentasan kemiskinan seharusnya tidak hanya menyelesaikan kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Peningkatan kemampuan, akses terhadap usaha, serta keterlibatan berbagai pihak perlu dibangun agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi.
“Tentunya perlu kebersamaan antara universitas, masyarakat, BUMD, dan dinas terkait untuk ikut turun, sehingga lebih masyarakat berdaya dan tidak kembali miskin,” tuturnya.
Pemprov Jateng berharap pelaksanaan PBL di Desa Kepyar dapat menghasilkan perubahan yang terukur dan berlangsung dalam jangka panjang. Jika model tersebut menunjukkan hasil positif, pola pendampingan serupa akan berpeluang diterapkan di desa-desa lain yang menghadapi persoalan kemiskinan di Jawa Tengah.
