SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempererat kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai langkah memperkuat sistem keamanan siber di tengah percepatan transformasi pemerintahan digital.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan perkembangan layanan pemerintahan berbasis digital harus dibarengi dengan perlindungan sistem yang memadai. Menurutnya, ancaman siber menjadi tantangan yang tidak bisa dihadapi oleh pemerintah daerah secara sendiri.
“Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber,” ujar Sumarno saat menerima kunjungan BSSN di Semarang, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN, Sulistyo, bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu, Sumarno menyampaikan apresiasi atas kunjungan BSSN yang dinilai menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang lebih aman.
Ia menilai BSSN memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan serta pendampingan kepada pemerintah daerah agar mampu menghadapi berbagai risiko keamanan siber yang terus berkembang.
“Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju,” katanya.
Menurut Sumarno, kolaborasi tersebut tidak hanya ditujukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga perlu diperluas hingga pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Ia juga mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintahan agar upaya menjaga keamanan dan kedaulatan siber dapat dilakukan secara bersama-sama.
“Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jateng, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jateng ini bisa bersama-sama berkolaborasi,” pungkasnya.
