SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan inflasi menyusul penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku pada Juni 2026.
Menurut Saleh, kenaikan harga BBM berisiko menambah biaya operasional di berbagai sektor, terutama transportasi dan distribusi barang. Kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya harga sejumlah kebutuhan masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Ia menjelaskan, efek kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan, tetapi juga dapat memengaruhi rantai pasok barang dan jasa yang berkontribusi terhadap pembentukan inflasi di daerah.
Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah diminta memperketat pengawasan terhadap perkembangan harga di pasar sekaligus memastikan stok bahan pokok tetap tersedia dalam jumlah yang cukup.
Saleh menilai berbagai langkah pengendalian harga perlu segera dipersiapkan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain penyelenggaraan operasi pasar, pasar murah, serta penguatan distribusi komoditas penting agar lonjakan harga dapat ditekan.
Menurutnya, respons pemerintah harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran sehingga kemampuan belanja masyarakat tidak mengalami penurunan akibat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, ia mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Jawa Tengah untuk memperkuat koordinasi dalam memantau dinamika harga dan mengidentifikasi potensi tekanan inflasi dalam beberapa waktu ke depan.
“Pemerintah daerah harus hadir menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujar Saleh.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Kenaikan terjadi pada produk Pertamax dan Pertamax Green.
Harga Pertamax dengan Research Octane Number (RON) 92 mengalami kenaikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Meski demikian, Pertamina memastikan beberapa jenis BBM lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax Turbo (RON 98) tetap dijual Rp20.750 per liter, Dexlite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter.
Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite masih bertahan di angka Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap dipasarkan dengan harga Rp6.800 per liter.
Dengan adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari gejolak harga yang berpotensi membebani masyarakat.
