SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi usai mengikuti Konferensi Nasional Kusta di Jakarta melalui sambungan video pada Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menilai kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh integritas pemimpinnya.
“Ibarat ikan busuk berasal dari kepalanya. Seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan dan menjalankan pemerintahan yang bersih serta berintegritas,” ujarnya.
Luthfi menegaskan bahwa prinsip tersebut harus diterapkan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK. Menurut mantan Kapolda Jawa Tengah itu, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan ataupun status.
“Semua orang memiliki posisi yang sama di mata hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkannya,” katanya.
Luthfi kembali mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran untuk terus menerapkan prinsip good governance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani diketahui terjaring OTT KPK atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Sebelum diterbangkan ke Jakarta, ia menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Surakarta sejak Kamis (9/7/2026) malam hingga Jumat pagi.
Sekitar pukul 05.43 WIB, Etik kemudian diberangkatkan menuju Bandara Adi Soemarmo menggunakan bus untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta oleh penyidik KPK.
Pemprov Siapkan Pelaksana Tugas
Menanggapi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Sukoharjo, Ahmad Luthfi menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyiapkan pelaksana tugas (Plt) bupati sesuai mekanisme yang berlaku setelah proses hukum memenuhi ketentuan administratif.
Sambil menunggu proses tersebut, ia memastikan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal. Pemprov Jawa Tengah juga akan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah agar roda pemerintahan tidak terganggu akibat proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena kepala daerah sedang menghadapi persoalan hukum,” tegasnya.
