SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang memberikan klarifikasi terkait kabar lima armada pemadam kebakaran (damkar) yang disebut tidak lagi beroperasi akibat kebijakan efisiensi anggaran. Pemkot menegaskan tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk menghentikan operasional kendaraan tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Sugeng Hartanto, menjelaskan bahwa alokasi anggaran kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) telah diberikan sesuai usulan masing-masing. Pengelolaan anggaran operasional, termasuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), perawatan kendaraan, dan kebutuhan teknis lainnya, menjadi kewenangan masing-masing OPD.
Menurut Sugeng, meningkatnya harga BBM sepanjang tahun memang berpotensi menambah beban biaya operasional. Namun kondisi tersebut dapat diatasi melalui mekanisme pergeseran anggaran internal maupun pengajuan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila diperlukan.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini pihak Damkar belum mengajukan permohonan pergeseran anggaran ataupun permintaan penggunaan dana BTT untuk menutupi kekurangan biaya operasional. Karena itu, pemerintah daerah mengaku tidak mengetahui adanya kebutuhan tambahan anggaran tersebut.
Sugeng mencontohkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang juga mengelola banyak kendaraan operasional. Meski menghadapi kenaikan biaya BBM, layanan pengangkutan sampah tetap berjalan karena dinas tersebut melakukan penyesuaian anggaran sesuai prosedur yang berlaku.
Menurutnya, langkah menghentikan operasional armada pemadam kebakaran seharusnya dapat dihindari apabila komunikasi dan pengelolaan anggaran di tingkat internal dinas berjalan dengan baik. Ia menilai penghentian armada berisiko mengganggu pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi kebakaran.
Sugeng juga menyampaikan bahwa Pemkot Semarang masih memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp10 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak. Namun sebelum mengajukan BTT, OPD diharapkan terlebih dahulu mengoptimalkan mekanisme pergeseran anggaran yang dinilai lebih cepat dilakukan dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sebelumnya, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono, mengungkapkan bahwa dari total 15 armada damkar yang dimiliki, hanya 10 unit yang memperoleh dukungan anggaran operasional. Sementara lima unit lainnya terdampak penyesuaian anggaran sehingga tidak dapat dioperasikan secara optimal.
Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap kesiapan armada dalam menangani kejadian kebakaran di wilayah Kota Semarang. Pemerintah Kota pun menegaskan akan terus berkoordinasi agar kebutuhan operasional layanan publik tetap dapat terpenuhi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
