SEMARANG – Persoalan sampah di Jawa Tengah dinilai membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya pemerintah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak masyarakat, komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah daerah bergerak bersama membangun pola pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Ajakan tersebut disampaikan Luthfi ketika menerima pengurus World Cleanup Day (WCD) Jawa Tengah di ruang kerjanya, Selasa (11/8/2026). Dalam pertemuan itu, berbagai upaya pengelolaan sampah di Jawa Tengah turut dibahas, termasuk pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif.
Luthfi menyebut sejumlah daerah telah memiliki langkah masing-masing dalam menangani persoalan sampah. Cilacap dan Banyumas, misalnya, telah mengembangkan pengolahan sampah menjadi bahan bakar turunan sampah atau Refuse Derived Fuel (RDF).
Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing wilayah.
Namun, keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah sejak dari sumbernya juga menjadi faktor penting.
“Yang paling pokok adalah kesadaran. Makanya, kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik. Saya setuju, nanti kita dukung,” ujar Luthfi.
Luthfi juga menyatakan dukungannya terhadap rangkaian kegiatan World Cleanup Day 2026 di Jawa Tengah. Menurutnya, momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan masyarakat agar tidak melihat persoalan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah semata.
Ia berharap kegiatan WCD tidak berhenti pada aksi membersihkan lingkungan secara serentak. Gerakan tersebut diharapkan terus berlanjut melalui edukasi, pendampingan, serta keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota.
Leader WCD Jawa Tengah, Septiany Punti Dewi, menjelaskan rangkaian kegiatan WCD tahun kedelapan di Jawa Tengah akan berlangsung mulai 17 Agustus hingga 28 Oktober 2026. Tahun ini, gerakan tersebut mengusung tema “Bebersih Pemuda-Pemudi untuk Memerdekakan Sampah”.
Menurut Septiany, gerakan World Cleanup Day saat ini telah berlangsung di lebih dari 200 negara. Jawa Tengah juga terus mencatatkan partisipasi relawan yang tinggi dan disebut selalu menjadi salah satu daerah dengan jumlah relawan terbanyak di Indonesia.
Capaian tersebut, kata dia, tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, komunitas, relawan, hingga masyarakat. Karena itu, pihaknya berharap dukungan pemerintah semakin memperluas gerakan pengelolaan sampah di berbagai daerah.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi pemantik. Mungkin orang melihat World Cleanup Day hanya sebagai kegiatan satu hari, tapi yang sudah kami lakukan lebih dari itu. Kami juga melakukan pendampingan dan edukasi ke kampus, sekolah, serta desa-desa,” ujarnya.
Program edukasi tersebut salah satunya diwujudkan melalui Zero Waste School yang telah diterapkan di Kabupaten Kudus. Koordinator Program WCD Jawa Tengah, Purnawirawan, mengatakan program tersebut tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga para guru.
Guru dinilai memiliki posisi penting karena dapat menjadi contoh bagi siswa dalam membangun kebiasaan mengelola sampah. Harapannya, kebiasaan yang terbentuk di sekolah kemudian turut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah.
“Sekolah sebagai tempat pembelajaran perlu menanamkan kesadaran kepada peserta didik. Harapannya, kebiasaan tersebut kemudian diterapkan di rumah,” kata Purnawirawan.
Ia menilai perubahan pola pikir masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah. Sebagian masyarakat masih menganggap persoalan sampah sepenuhnya menjadi urusan pemerintah, padahal sampah berasal dari aktivitas masyarakat sehari-hari.
Karena itu, edukasi perlu dilakukan secara konsisten dan diikuti dengan penerapan aturan yang jelas. Regulasi maupun sanksi dinilai dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan.
WCD Jawa Tengah juga telah mendampingi sejumlah institusi dalam menerapkan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan. Salah satunya adalah sebuah perguruan tinggi yang pada 2024 berhasil menekan jumlah residu yang dibuang hingga sekitar 10 persen dari total sampah.
Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dipilah dan dijual. Hasil pengelolaannya kemudian dimanfaatkan untuk mendukung program beasiswa bagi mahasiswa.
Upaya tersebut terus dikembangkan hingga pada 2025 perguruan tinggi tersebut disebut telah mencapai kondisi zero waste. Keberhasilan itu selanjutnya akan dijadikan bahan pembelajaran dan contoh bagi perguruan tinggi lain yang ingin membangun sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, gerakan kebersihan diharapkan tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dalam mengurangi sampah dari sumbernya.
