SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menerapkan pendekatan baru dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan menjadikan pemuda sebagai bagian penting dari proses pemberdayaan keluarga. Melalui program percontohan, pemuda dari keluarga berpenghasilan rendah diarahkan untuk mengembangkan keterampilan dan usaha agar mampu meningkatkan pendapatan keluarganya.
Program tersebut dikemas dalam Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda. Program ini diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Rabu (19/8/2026), dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah.
Taj Yasin menjelaskan, program tersebut menjadi tahap awal untuk menguji efektivitas pemberdayaan pemuda sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan. Sasaran program adalah pemuda berusia 16 hingga 30 tahun yang berasal dari keluarga dalam kelompok desil 1 sampai 4.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, jumlah pemuda Jawa Tengah yang masuk dalam kelompok sasaran tersebut mencapai 3.493.309 orang.
Menurut Taj Yasin, pemuda memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi keluarga. Selain memiliki tenaga produktif, kelompok usia tersebut dinilai lebih adaptif terhadap teknologi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperluas pemasaran produk maupun usaha melalui platform digital.
Program percontohan ini diterapkan di delapan desa dan kelurahan. Lokasinya meliputi Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Surakarta; Desa Winduaji di Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Pemalang; Desa Rejosari di Demak; serta Desa Ngawen di Blora.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak langsung memberikan bantuan kepada penerima. Calon penerima terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui kebutuhan, pengalaman, serta potensi yang dimiliki. Hasil asesmen tersebut kemudian menjadi dasar pemberian pelatihan, pendampingan, hingga dukungan usaha.
“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujar Taj Yasin.
Ia menekankan, pola tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat menghasilkan kegiatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, dukungan yang diterima tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif, tetapi berkembang menjadi aktivitas produktif yang mampu menambah penghasilan.
“Dengan harapan bantuan yang kami berikan ini tidak berkurang, tetapi bisa naik atau bertambah,” katanya.
Taj Yasin juga meminta pemerintah daerah di lokasi percontohan melakukan pendampingan secara berkelanjutan dan memastikan perkembangan penerima manfaat tetap dipantau setelah bantuan diberikan.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyambut positif penerapan program tersebut. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk mandiri.
“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujar Astrid.
Untuk mendukung pilot project, Pemprov Jateng menyiapkan sejumlah intervensi. Di sektor ekonomi terdapat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) senilai Rp145 juta, bantuan modal Kube Rp480 juta untuk 24 kelompok, UEP Rp240 juta, serta dukungan Bank Jateng sebesar Rp600 juta untuk pelatihan dan penguatan Kube pemuda.
Pengembangan keterampilan juga didukung melalui Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) sebesar Rp7,98 juta. Para pemuda penerima manfaat turut memperoleh Kartu Zilenial untuk mengakses berbagai program pelatihan.
Intervensi pemerintah juga mencakup perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Bantuan yang disiapkan antara lain Kartu Jateng Ngopeni Rp105,6 juta, BLT DBHCHT Rp436,8 juta, serta bantuan pendidikan BSM untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB sebesar Rp73 juta.
Sementara untuk mendukung kelayakan tempat tinggal dan fasilitas dasar, disediakan bantuan RTLH Rp260 juta, jamban Rp675,22 juta, serta sambungan listrik Rp49,5 juta. Selain itu, terdapat bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Melalui berbagai intervensi tersebut, Pemprov Jateng berharap program percontohan tidak hanya menghasilkan penerima bantuan, tetapi mampu menciptakan pemuda yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, serta penghasilan yang lebih baik sehingga dapat menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan keluarganya.
