SEMARANG – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada triwulan pertama tahun 2026 menjadi sorotan tajam dari kalangan legislatif. Kondisi kas daerah yang dinilai masih belum optimal di awal tahun ini memicu kekhawatiran terkait kelancaran berbagai program pembangunan yang telah direncanakan untuk kepentingan masyarakat luas. DPRD Kota Semarang menekankan bahwa periode awal tahun, khususnya mulai dari Januari hingga April, memang seringkali menjadi fase yang menantang dalam mengejar target pendapatan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, mengungkapkan bahwa tantangan utama saat ini adalah memaksimalkan pemasukan di medio awal tahun agar tidak terjadi penumpukan beban anggaran di akhir periode. Keterlambatan masuknya dana ke kas daerah dinilai memiliki dampak domino, terutama terhadap pelaksanaan lelang proyek-proyek strategis. Menurutnya, jika ketersediaan dana di kas daerah sudah mencukupi sejak dini, pemerintah akan lebih leluasa melakukan proses lelang infrastruktur. Sebaliknya, jika anggaran belum memadai, jadwal pelaksanaan program pembangunan terpaksa harus bergeser, yang pada akhirnya menunda manfaat yang seharusnya segera dirasakan oleh warga.
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi potensi hambatan tersebut, DPRD Kota Semarang memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang memberlakukan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 10 persen. Program insentif pajak yang berlangsung selama periode Maret hingga Mei 2026 ini dipandang sebagai strategi cerdas untuk mendorong masyarakat segera memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan adanya potongan harga tersebut, diharapkan terjadi percepatan aliran dana masuk ke kas daerah secara signifikan dalam waktu dekat.
DPRD menegaskan bahwa peningkatan PAD sangat krusial sebagai tulang punggung pembiayaan program prioritas, seperti perbaikan jalan, optimalisasi penerangan jalan umum, hingga peningkatan mutu layanan publik lainnya. Pihak legislatif merekomendasikan agar dilakukan pengawasan secara intensif dan berkala terhadap capaian pendapatan di setiap triwulan. Monitoring yang ketat mulai dari triwulan pertama hingga keempat menjadi kunci untuk memastikan seluruh target tahunan tercapai secara konsisten.
Selain fokus pada sektor pajak, DPRD juga mengingatkan pentingnya memastikan berbagai program bantuan sosial dan operasional yang dinantikan masyarakat tetap berjalan tepat waktu. Dengan sinergi antara kebijakan insentif pajak dan pengawasan kinerja yang konsisten, diharapkan performa keuangan Kota Semarang pada triwulan berikutnya akan jauh lebih kuat, sehingga roda pembangunan dan pelayanan publik dapat berputar maksimal tanpa terkendala urusan likuiditas anggaran.
