SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang merevisi target pendapatan dalam Perubahan APBD 2026 dari sekitar Rp6,2 triliun menjadi Rp5,9 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan postur keuangan daerah tetap sehat hingga akhir tahun anggaran.
Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, mengatakan perubahan target didasarkan pada evaluasi terhadap perkembangan pendapatan terbaru. Menurutnya, target yang ditetapkan pada APBD murni dinilai terlalu optimistis sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi riil.
“Target sebelumnya memang cukup tinggi sehingga peluang untuk mencapainya relatif kecil. Selain itu, ada beberapa komponen pendapatan dari provinsi yang juga mengalami koreksi, sehingga kami menyesuaikan target berdasarkan kajian terkini,” ujar Handi di Balai Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
Pendapatan Tetap Lebih Tinggi dari Tahun Lalu
Meski target pendapatan diturunkan, Handi menegaskan kondisi keuangan daerah masih menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, realisasi pendapatan telah mencapai sekitar 63 persen dan nilainya tetap berada di atas capaian tahun 2025.
“Penyesuaian target ini bukan berarti pendapatan lebih rendah dibanding tahun lalu. Justru secara tren tetap mengalami peningkatan,” tegasnya.
Digitalisasi Jadi Andalan Tingkatkan PAD
Untuk mengejar penerimaan hingga akhir 2026, Pemkot Semarang akan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset serta percepatan digitalisasi sistem pemungutan.
Sejumlah sektor menjadi prioritas pembenahan, mulai dari pajak daerah berbasis transaksi elektronik, parkir non-tunai, sistem retribusi pasar dan pedagang kaki lima, hingga pendataan dan digitalisasi inventaris aset daerah.
Menurut Handi, sistem manual masih menyimpan potensi kebocoran sehingga transformasi digital menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan.
“Selama prosesnya masih manual, peluang kebocoran tetap ada. Karena itu kami terus mendorong digitalisasi agar pengelolaan pendapatan semakin akuntabel,” katanya.
Efisiensi Belanja Fokus pada Operasional
Selain mengoptimalkan pendapatan, pemerintah kota juga melakukan efisiensi pada belanja operasional yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Beberapa langkah penghematan meliputi pengurangan frekuensi perjalanan dinas ASN, penundaan pengadaan barang yang belum mendesak seperti AC, kendaraan operasional, hingga pembatasan pembelian alat tulis kantor. Pengeluaran untuk konsumsi kegiatan dinas juga diperketat secara terukur.
Infrastruktur Prioritas Tetap Berjalan
Handi memastikan efisiensi tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap belanja modal maupun pembangunan infrastruktur. Hanya proyek yang secara teknis dinilai tidak memungkinkan selesai pada tahun ini yang akan ditunda.
Ia menambahkan, seluruh organisasi perangkat daerah diminta menuntaskan penyusunan detail engineering design (DED) selama 2026 agar proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat langsung dieksekusi pada awal 2027.
“Kami mendorong seluruh dinas teknis menyelesaikan DED tahun ini sehingga pembangunan sarana dan prasarana bisa segera dimulai pada awal 2027,” pungkasnya.
